TRANSPARANSI DAN RAHASIA PERUSAHAAN

TRANSPARANSI DAN RAHASIA PERUSAHAAN

DJAJENDRA 20 NOV 2013

“Berikan semua informasi yang sudah bersih dan pasti kepada pemangku kepentingan,  jangan bingungkan pemangku kepentingan dengan informasi yang belum siap untuk disajikan.” ~ Djajendra

Dalam era good corporate governance, kata transparansi menjadi sangat sakti. Kata transparansi seolah-olah mengharuskan perusahaan publik untuk benar-benar terbuka tanpa batas. Terbuka tanpa sehelai benang untuk menutup sesuatu di dalam perusahaan.

Tentu saja, alasan untuk menjadi lebih terbuka dan lebih bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. Tetapi, perusahaan juga harus memiliki alasan yang sah dan kuat, untuk menyimpan informasi rahasia yang hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas.

Mengapa perusahaan publik harus menyimpan rahasia, bukankah kalau sudah menjadi perusahaan publik wajib untuk terbuka dalam segala hal?

Organisasi dan budaya kerja perusahaan digerakan oleh sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku bukanlah sesuatu yang mampu bersikap konsisten. Bila sikap dan perilaku sedang bertindak tanpa integritas, maka hal ini akan memberikan informasi yang buruk kepada pemangku kepentingan. Dampaknya, pemangku kepentingan akan memiliki persepsi yang buruk terhadap perusahaan. Jelas, hal ini akan menurunkan reputasi dan kredibilitas perusahaan publik. Dampaknya, harga saham perusahaan pasti bergerak turun oleh informasi negatif. Oleh karena itu, segala sesuatu yang masih dalam tahap proses haruslah berada di wilayah privasi perusahaan, dan menjadi rahasia perusahaan.  

Walau transparansi merupakan hak pemangku kepentingan dan perusahaan wajib memberikannya dengan benar. Tetapi, transparansi diberikan kepada pemangku kepentingan sesuai batas tanggung jawab perusahaan. Jadi, tidak semua hal harus dijadikan terbuka selebar-lebarnya. Perusahaan hanya berhak untuk terbuka dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebatas yang dijanjikan, dikomitmenkan, atau yang diatur oleh undang-undang dan hukum.

Keberadaan sebuah perusahaan publik merupakan bentuk dari kontrak sosial. Dalam hal ini, sebuah perusahaan publik merupakan milik masyarakat umum, termasuk para investor  kecil yang memiliki saham perusahaan melalui pasar modal. Artinya, pemangku kepentingan dari sebuah perusahaan publik bisa siapa saja, termasuk bisa para pesaing perusahaan tersebut. Oleh karena itu, budaya bisnis yang kuat dan penuh integritas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.  Bila diabaikan, maka para pesaing akan menemukan titik lemah perusahaan, lalu menyiapkan strategi yang tepat untuk menguatkan perusahaannya supaya bisa lebih unggul memimpin pasar.

Setiap insan di perusahaan publik wajib menunjukkan sikap dan perilaku yang profesional dan konsisten, untuk bisa menjalankan budaya perusahaan dengan penuh integritas. Kemampuan untuk bekerja dalam budaya organisasi yang kuat dan unggul, akan menjadikan semua proses kerja perusahaan berjalan di jalur integritas, sehingga semua informasi yang dihasilkan pasti positif.

Berikan semua informasi yang sudah bersih dan pasti kepada pemangku kepentingan,  jangan bingungkan pemangku kepentingan dengan informasi yang belum siap untuk disajikan. Bila perusahaan menyajikan informasi yang belum siap, maka perusahaan pasti tidak akan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pemangku kepentingan, sehingga hal ini akan menjadikan perusahaan tidak mampu mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah disampaikan kepada publik.

Budaya menyampaikan informasi kepada publik atau pemangku kepentingan haruslah diatur dan dikelola dengan penuh integritas. Siapa-siapa saja yang boleh memberikan informasi kepada pemangku kepentingan haruslah diatur dengan tegas dan jelas. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat kebijakan formal, yang mengatur  tata cara pengeluaran informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Jadi, tidak boleh setiap orang, sesuka hatinya, membicarakan tentang proses aliran informasi perusahaannya  di wilayah publik.

Seperti yang dipahami bahwa semuanya dalam hidup harus ada batasan, dan tidak boleh sebebas-bebasnya. Bila terlalu bebas dan terbuka, maka kebebasan yang berlebihan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tidak baik. Oleh karena itu, batas-batas transparansi haruslah dipetakan dengan baik di dalam kebijakan perusahaan. Dan juga, perusahaan harus selalu menghindari berbagai informasi sensitif yang berpotensi merugikan reputasi dan kredibilitasnya.

Sekarang ini, transparansi sedang menjadi konsep yang sangat populer di berbagai tata kelola organisasi, instansi, dan perusahaan. Seolah-olah transparansi merupakan wujud dari praktik integritas yang baik. Jelas, antusiasme terhadap transparansi haruslah sangat dihargai. Tetapi, jangan sampai makna transparansi menjadi salah oleh kepentingan-kepentingan yang  mengabaikan integritas untuk keuntungan mereka.

Transparansi sangat diperlukan sebagai wujud tanggung jawab atas tata kelola yang penuh integritas. Dengan transparansi, semua hal menjadi lebih mudah untuk diungkapkan dan dianalisa secara lebih mendalam, sehingga praktik bisnis yang tidak efisien dapat dicegah. Transparansi juga akan mendorong peningkatan rasa percaya antara pemangku kepentingan, termasuk membangun lingkungan kerja yang lebih profesional.

Semua insan perusahaan wajib memiliki tanggung jawab untuk menjaga informasi perusahaan dengan penuh integritas. Oleh karena itu, semua orang wajib bekerja dengan perilaku etis, dengan etika bisnis yang penuh integritas, supaya semua aliran informasi perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna kepada pemangku kepentingan.  

Menjaga sumber daya informasi perusahaan dengan penuh tanggung jawab, dan tidak memelihara mental untuk membocorkan informasi yang belum siap ke publik, merupakan hal yang akan menguatkan soliditas organisasi. Jadi, walaupun di internal perusahaan seseorang menjadi sangat kritis terhadap pengelolaan informasi, tetapi itu semua haruslah sebatas di dalam wilayah internal perusahaan, dan tidak boleh memperdagangkannya atau menjadikannya rumor di wilayah publik. Sebab, segala sesuatu yang belum siap berpotensi mendapatkan serangan balik, dan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Untuk training hubungi www.djajendra-motivator.com

Leave a Reply